(Foto : Zakariya Robbani/Anggota LPM FatsOeN)

LPM FatSoen- Sabtu, 3 September 2022, pukul 14:30. Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga semula Pertalite Rp 7.650 kini naik menjadi Rp. 10.000 perliter, solar dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Sebab kenaikkan ini adalah melonjaknya beban subsidi dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia. Jika pemerintah menahan harga BBM untuk tetap murah berdampak meningkatkan beban APBN. Subsidi energi yang digelontorkan sudah mencapai Rp 502 triliun, kemudian jika harga BBM dipertahankan maka pemerintah memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp198 triliun.

Hal yang akan terjadi ketika harga BBM naik, adalah dampaknya terhadap inflasi perekonomian, karena harga bahan-bahan pokok akan ikut-ikutan naik juga.

Hampir setiap presiden yang memerintah di Indonesia pernah berada dalam posisi yang sulit menghadapi tantangan ini. Hanya presiden ketiga RI, BJ Habibie, yang tidak pernah membuat kebijakan kenaikan harga BBM selama 18 bulan pemerintahannya. Presiden Habibie justru menurunkan harga BBM yang semula Rp 1.200 menjadi Rp 1.000.

Pada era presiden Joko Widodo harga BBM seringkali naik-turun, sebelum sekarang setidaknya sudah 7 kali perubahan harga BBM subsidi sejak dia menjabat pada tahun 2014. 

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sejatinya tidak ingin menaikkan harga BBM. Tapi anggaran subsidi energi yang terus melonjak membuat pemerintah tak sanggup lagi membendung kenaikan harga minyak dunia.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ungkap presiden Joko Widodo saat konferensi pers kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Penulis: Iswanto/Magang

1 Komentar

  1. Kenapa harus rakyat yang menanggungnya terus, gabisakah menurunkan APBN dengan menurunkan gajih pejabat

    BalasHapus

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama