Sumber Foto: Raihan Athaya Mustafa
Tumpukan sampah itu masih berada di sana, tepat di samping lapaknya, di tepi Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.
Dengan baju hitam, tas selempang, dan peci yang bertengger di kepalanya, Deus tampak tenang. Namun saat ditanya mengenai tumpukan sampah yang telah berbulan-bulan berada hanya beberapa langkah dari tempat usahanya, keluhan mulai terdengar.
"Ya udah dibersihin, cuman besok-besoknya banyak yang buang lagi ke sini. Susah, orang-orangnya tidak punya adab," katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang membuang sampah di lokasi tersebut maupun kapan aktivitas itu dilakukan. Menurutnya, bahkan perangkat desa pun tidak mengetahui asal-muasal sampah yang terus muncul kembali setiap kali dibersihkan.
Harapannya sederhana. Karena lokasi tersebut berada di pinggir jalan utama, ia tidak ingin pemandangan itu menjadi citra buruk bagi daerahnya.
"Harapannya kalau bisa, ini kan pinggir jalan, jangan sampai orang pemerintahan tahu jadi kelihatannya jelek," ujarnya.
Apa yang dialami Deus bukanlah kejadian tunggal. Sepanjang Mei 2026, persoalan serupa muncul di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang seharusnya menjadi titik transit sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), justru berubah menjadi titik penumpukan berkepanjangan.
Pengangkutan terganggu. Armada truk tidak beroperasi. Sampah yang seharusnya berpindah ke TPA akhirnya tertahan dan menumpuk di berbagai lokasi.
Situasi serupa terlihat di TPS Kecomberan. Johan, seorang petugas pengangkut sampah di salah satu sekolah di kawasan tersebut, datang bekerja seperti biasa pada pagi hari. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda.
"Katanya bekonya yang di pembuangan akhir bermasalah," kata Johan sambil menunjuk ke arah yang ia maksud sebagai TPA Gunung Santri.
Beko, alat berat yang digunakan untuk mengelola dan memadatkan sampah di TPA, mengalami gangguan. Ketika alat tersebut tidak berfungsi, tumpukan sampah di TPA tidak dapat diproses. Akibatnya, TPA tidak mampu menerima kiriman sampah baru. Truk pengangkut pun tidak dapat membuang muatannya, sehingga TPS tidak bisa dikosongkan.
Dampaknya menjalar dari TPA hingga ke tepi jalan, pasar, dan kawasan permukiman.
Irfan Jeylani, seorang sopir angkutan sampah, menjelaskan bahwa terdapat dua persoalan yang muncul hampir bersamaan.
Pertama, alat berat di TPA mengalami gangguan dan kondisinya dinilai sudah tidak layak digunakan. Kedua, pasokan solar untuk armada pengangkut sampah terhenti. SPBU di Gempol yang selama ini melayani pengisian bahan bakar armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghentikan layanan karena adanya tunggakan pembayaran.
"Karena trouble alat berat, alat beratnya sudah tidak ada dan tidak layak. Lalu masalah BBM, solar dari pihak POM-nya di-stop, tidak boleh isi DLH untuk sementara," kata Irfan.
Menurutnya, sistem pengisian bahan bakar armada sampah sebenarnya telah berjalan secara terstruktur. Setiap sopir menggunakan Delivery Order (DO) dari kantor untuk memperoleh solar. Truk jenis amrol mendapat alokasi 20 liter per hari untuk dua rit pengangkutan, sedangkan dump truck memperoleh 15 liter untuk satu rit.
Namun sistem tersebut mendadak berhenti.
"Ya untuk kejadian hari ini, di-stop pagi, sampai sekarang belum ada kabar dari pihak POM. Ketika ditanya ke pihak POM, bilangnya karena pihak kantornya belum bayar," ujarnya.
Irfan mengaku tidak mengetahui kapan armada dapat kembali beroperasi normal. Hingga saat itu belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemulihan layanan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, para sopir justru menjadi pihak yang paling sering menerima keluhan dari masyarakat. Setiap sopir bertanggung jawab terhadap delapan hingga dua belas wilayah pelayanan. Ketika sampah tidak terangkut, warga dan perangkat setempat kerap meluapkan keluhan kepada mereka.
"Yang selalu disalahkan supir," katanya.
Meski demikian, Irfan tetap berharap persoalan segera terselesaikan.
"Semoga DLH cepat pulih kembali lancar, alat berat ada, sama BBM juga lancar. Untuk para wilayah, saya minta pengertiannya dan kerjasamanya."
Sementara para sopir menunggu kepastian, kesabaran warga di Perumahan Puri Cirebon Lestari mulai menipis.
Yeyet Nurhayati, Ketua RW 07 Perumahan Puri Cirebon Lestari, mengaku sudah berkali-kali menerima keluhan dari warga. Padahal kawasan tersebut dikenal memiliki area kuliner yang menjadi salah satu daya tarik lingkungan setempat.
Menurutnya, tumpukan sampah yang tidak kunjung terangkut menciptakan kesan buruk.
Yeyet kemudian menghubungi langsung Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta pengangkutan segera dilakukan.
"Saya telepon DLH agar segera diangkut, karena ini kan wisata kuliner juga, tidak etis ada sampah berantakan begini," kata Yeyet yang ditemui pada 30 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk aksi maupun protes. Baginya, yang terpenting adalah sampah segera diangkut dan lingkungan kembali bersih.
"Saya tidak mau tahu karena itu kan urusan pemerintah, mau ada solar atau tidak ada, itu urusan pemerintah. Harapannya diangkut aja, bersih," ujarnya.
Bagi Yeyet, dan mungkin juga sebagian besar warga yang mengalami persoalan serupa, penjelasan mengenai kerusakan alat berat atau terhentinya pasokan BBM tidak mengubah keadaan. Tumpukan sampah tetap ada. Bau tetap menyengat. Dan tanggung jawab atas kondisi tersebut tetap berada di tangan pemerintah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, melihat persoalan sampah dari sudut pandang yang berbeda. Dalam keterangannya pada 29 Mei 2026, ia menilai masalah sampah bukan semata persoalan layanan publik, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.
"Kalau berbicara tentang sampah, itu seharusnya berbicara kembali ke kita masing-masing. Kita harapkan sampah ini bisa selesai di sumbernya," kata Dede.
Menurutnya, pelaku usaha kuliner dan rumah makan perlu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sampah. Sampah organik maupun anorganik seharusnya dipilah dan diolah sebelum dibuang ke TPS. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sementara sampah anorganik dapat diproses lebih lanjut.
Salah satu pendekatan yang sedang didorong adalah pengolahan sampah menjadi briket bahan bakar. Dede menjelaskan bahwa gagasan tersebut sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rapat yang digelar di Gedung Sate, Bandung, pada 11 Mei 2025.
"Briket digunakan untuk bahan bakar, salah satunya bahan bakar di pabrik tekstil. Mudah-mudahan pabrik tekstil dapat menerima sampah briket tentunya dengan spesifikasi tertentu," katanya.
Selain briket, pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) juga telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Palimanan Barat, Gempol, dan Desa Ciawigajah. RDF memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan bakar alternatif. Kapasitas mesin yang tersedia saat ini berkisar antara tiga hingga lima ton per hari, tergantung jenis mesin yang digunakan.
Meski demikian, Dede mengakui bahwa gangguan teknis merupakan bagian dari realitas operasional yang tidak dapat dihindari.
"Yang namanya alat berat atau mesin pasti ada kendalanya, misalkan ada gangguan dalam sehari atau dua hari, otomatis sampah masuknya menjadi tidak aktif. Jadi mohon dimaklumi," ujarnya.
Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, jika sampah organik tidak lagi masuk ke TPA, volume sampah yang harus diproses dapat berkurang sehingga usia pakai TPA menjadi lebih panjang.
Pada hari yang sama ketika Irfan menunggu kabar mengenai ketersediaan solar, Deus masih duduk di bangku kayunya di tepi Jalan Ir. H. Juanda. Seorang calon pembeli berhenti sejenak untuk melihat-lihat jok yang dipajang.
Ketika arah angin berubah, bau sampah kembali menyeruak.
Deus merapikan dagangannya tanpa banyak bicara. Ia sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan tumpukan sampah di sebelah lapaknya hingga tidak lagi merasa terkejut. Yang tersisa hanya sebuah harapan yang terdengar lebih seperti doa daripada tuntutan.
Jangan sampai kelihatan jelek.
Reporter: Raihan Athaya Mustafa
Penulis: Ikhsan Tiaz Setiawan
Editor: Rahma Diniati
Tags
FEATURE