Babak Belur Kuliah Daring: Subsidi Kuota Tidak Ada, Pengeluran Banyak dan Tidak Efektifnya Kelas Daring

(Ilustrasi kebingungan mahasiswa dalam mengakses online class)

Hayati, mahasiswa jurusan Ilmu Hadist semester 6, mengeluhkan berjalanya kuliah daring yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret 2020. Hayati kesal karena sering kehabisan kuota, ditengah berlangsungnya kuliah daring. Sebab, pada situasi pandemi Covid-19 ini berdampak pula pada pemasukan ekonomi keluarganya. Sehingga Hayati sadar diri, tidak elok rasanya dengan menurunnya pemasukan keluarga, terus-terusan meminta uang untuk kebutuhan kuota.

“Ya, mesti sering dimarahi, karena sering meminta untuk beli kuota. Mau bagaimana lagi, agar tetap bisa mengikuti kuliah online (daring),” keluh Hayati kepada Fatsoen melalui pesan daring (31/03).

Begitu pula dengan Laras Ayuningtyas Asri, selama tiga pekan kuliah daring berjalan, kuota internet sepenuhnya ditanggung menggunakan dana pribadi.

“Selama ini, ya dari dana pribadi. Tidak ada subsidi dari kampus sama sekali,” kata Laras, panggilan akrab Laras Ayuningtyas Asri.

Kuliah Daring Semakin Boros

Bukan hanya Laras dan Hayati, yang mengeluhkan persoalan kuliah daring. Ria Riana, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, mengungkapkan keresahannya mengenai penggunaan kuota saat kuliah daring menjadi dua kali lipat lebih boros dari biasanya.

“Kuota itu sekarang kan udah menjadi barang wajib ya. Kita harus selalu punya kuota dan penggunaannya itu berkali-kali lipat dari biasanya. Kayak misalnya, aku biasanya beli kuota seminggu sekali, sejak ada kuliah daring jadi seminggu dua kali itu. Jadi lebih boros,” ujar Ria, yang sudah menginjak semester 4.

Cerita soal borosnya kuota juga diungkapkan oleh Sifa, mahasiswa jursan Hukum Ekonomi Syariah. Sifa geram, karena pengeluaran untuk kuliah daring semakin banyak. “Kalau biasanya kita terbantu oleh wifi kampus. Jadinya tidak begitu banyak pengeluaran untuk kebutuhan kuota,” kata Sifa, mahasiswa yang berasal dari Lampung. “Masa baru tiga pekan, saya sudah menghabiskan 100 ribu untuk kebutuhan kuota,” sambungnya kesal.

Tidak Efektifnya Kuliah Daring

Selain persoalan kuota, mahasiswa juga mengeluhkan berjalannya kuliah daring. Laras, mahasiswa yang berasal dari Indramayu mengatakan perkuliahan daring berjalan kurang efektif, karena sistemnya yang tidak tertata dengan baik. Banyak grup diskusi kelas daring yang diisi dengan bercandaan dan presentasi hanya berupa teks saja. “Apa yang kami dapatkan, kalau hanya begitu saja,” keluh Laras.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mohammad Dehya Affinas, mahasiswa semester 4 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. “Banyak dosen, gak semuanya ya, yang kuliah online (daring), sekedar ngasih tugas nyerahin ke Pj-nya, udah dibiarin gitu aja. Tidak ada diskusi atau semacamnya,” katanya melalui pesan suara (06/04).

“Juga, penjelasannya tidak detail. Saya sendiri, juga teman-teman saya banyak yang mengeluhkan banyak tidak paham terkait materi yang disampaikan,” sambung Dehya.

Dehya menuturkan, selain soal tidak jelasnya materi-materi yang disampaikan, ia mengomentari terkait jaringan internet yang belum merata di Indonesia. Akhirnya, tidak sedikit mahasiswa yang ketinggalan materi karena jaringan internet di daerahnya buruk.

Rektor IAIN Syekh Nurjati, Sumanta, mengatakan Surat Edaran Rektor bersifat dinamis mengikuti situasi dan kondisi serta merujuk pada Surat Edaran. Tidak efektifnya kuliah daring karena banyak kendala. 

“Perkara pembelajaran online (daring) selama beberapa pekan lalu, rektor mengevalusi kinerja dosen dan memberikan himbauan yang mengarah pada efektivitas pembelajaran dan tidak memberatkan mahasiswa,” tandasnya.

Menuntut Subsidi Kuota

Bagi Hayati (21) atas banyak permasalahan, khusunya terkait kuota menuntut agar kampus memberikan subsidi. “Memenuhi fasilitas kuota online (daring) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fasilitas dalam proses perkuliahan,” katanya.

Masih kata Hayati, sebab kita sudah membayar UKT. Selama kuliah daring, kita tidak menikmati fasilitas apapun di kampus sebagaimana kuliah biasa. Makanya, perlu adanya subsidi atas UKT kita yang tidak terpakai itu.

Begitu juga kata Laras, ia berharap pihak kampus memberikan kuota atau pulsa gratis selama perkuliahan online ini berlangsung. Bahkan, Ia membandingkan dengan beberapa kampus lain yang telah mendapatkan kompensasi kuota atau pulsa gratis dari pihak kampus masing-masing.

“Kan kalau kampus lain dapet yah, bukan katanya lagi, emang dapet. Contohnya aja Akper M*********h. Setiap mahasiswanya dapat 75 ribu, dapet untuk kuota internet selama masa kuliah daring. Mohon untuk bapak rektor, tolonglah mengerti. Kan kami bayar UKT itu untuk fasilitas, mohon dong fasilitasnya uang kuota itu aja,” tutur Laras saat diwawancarai melalui pesan daring.

Hal senada juga disampaikan oleh Dehya, “Beli kuota kan tidak pakai daun, harus pakai uang. Masa kita mengeluarkan uang banyak, padahal kita sudah membayar UKT. Jadi, harusnya kampus memberikan subsidi kuota kepada mahasiswa. Lebih-lebih dalam surat edaran Dirjen Pendidikan Islam dalam poin C, kampus wajib memberikan kuota atau free access.

Harus Mematuhi Surat Edaran

Agung Jazuli, advokat Lembaga Bantuan Hukum Cirebon mengatakan bahwa kewajiban kampus adalah memberikan pengajaran. Bagaimanapun metode dan teknisnya. Lebih-lebih yang diamanatkan oleh surat edaran Dirjen Pendidikan Kementrian Agama perihal kelas daring dan pemberian kuota atau free access. Bukan hanya kuliah onlinenya saja yang dilaksanakan, tapi juga pemberian kuota atau free access. Patuhi semua poin yang tertuang dalam surat edaran, tidak hanya sebagian.

“Itu hak mahasiswaa, karena mahasiswa telah memenuhi kewajibannya, yakni membayar UKT,” kata Agung. “Juga, sebagai lembaga yang sifatnya hirarkis, mesti taat terhadap kebijakan di atasnya, yakni Kemenag.” Sambungnya. 

Masih Menunggu Provider

Warek 1, Saefuddin Zuhri menanggapi tentang kuota gratis atau free access bahwa ia telah mendaftarkan ke IDREN (Indonesia Research and Education Network) untuk bisa menggunakan akses yang free dari Telkomsel dan Indosat. Namun, untuk sementara  ditutup karena sedang dievaluasi. Untuk saat ini yang sudah masuk baru 130 Perguruan Tinggi. Termasuk teman-teman dari PTKIN lainnya, diantaranya ada UIN Padang, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Yogyakarta, dan UIN Palembang.

Terkait keluhan mahasiswa mengenai kuota boros diperkuliahan daring itu tergantung bagaimana teknis media pembelajaran daring yang dipilih oleh setiap dosen. Apakah menggunakan aplikasi zoom, youtube, atau aplikasi lainnya, yang memerlukan akses internet lebih. “Dari situ bisa saya sampaikan kepada para dosen agar tidak terlalu sering memakai media tersebut,” katanya.

Saat ditanya bagaimana mekanisme kampus memberikan kuota atau free acses. Alih-alih mematuhi amanat surat edaran. Warek satu malah berdalih menginginkan adanya bukti terlebih dahulu, “Saya menginginkan data dan fakta mengenai keluhan terkait boros kuota itu agar bisa ditindak lanjuti” ujar Saefuddin Zuhri ketika diwawancarai melalui telepon.

Juga melemparkan ke pihak lain, “Free access kuota ini bukan domainnya saya, tetapi ini merupakan kewenangannya Warek 2 dan biro AUAK,” tandasnya.

Kami menghubungi Warek 2 untuk memverifikasi sampai sore tadi, tidak ada tanggapan sama sekali, hanya dibaca saja. Begitu pula rektor, tidak menanggapi pesan yang diberikan oleh reporter kami.

Penulis: Linah Sapitri, Sulthoni

Reporter: Ade Rahmawati, Nurul Chotimah, Linah Sapitri, Sulthoni

Ilustrasi: Fauzan Alfani Suhendar